Dalam penyebutan dasar hukum LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2024, belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan berkaitan dengan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024, yang membedakan dengan kepala daerah definitif terkait tugas, wewenang, kewajiban, larangannya, misalnya : 